Jambi dan Kepri Sepakati Pengelolaan Bersama Pulau Berhala demi Dongkrak Pariwisata dan Ekspor

Zonabrita.com – Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi membuka lembaran baru dalam hubungan bilateral antar-daerah di wilayah Sumatera. Gubernur Jambi, Al Haris, bersama Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menggelar pertemuan strategis yang berfokus pada penguatan konektivitas maritim dan pengembangan potensi daerah.

​Pertemuan yang berlangsung hangat di Gedung Daerah Pemprov Kepri, Tanjungpinang, pada Senin (13/4) malam tersebut, memuncak pada penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU). Kesepakatan ini mencakup kerja sama penyelenggaraan urusan fasilitas pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, hingga pelestarian kebudayaan, dengan fokus utama pada optimalisasi Pulau Berhala.

Turut hadir mendampingi dalam pertemuan tersebut, Bupati Tanjung Jabung Timur, Hj. Dillah Hikmah Sari, S.T, yang wilayahnya bersentuhan langsung secara geografis dengan objek kerja sama ini.

Hesti Haris Ajak Generasi Muda Melek Finansial: Investasi Cerdas, Tolak Keuangan Ilegal

3 jam

Dalam pertemuannya, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa penandatanganan ini bukan sekadar seremoni administratif, melainkan langkah konkret untuk meredam potensi konflik pengelolaan wilayah yang selama ini kerap menyelimuti status Pulau Berhala. Dengan adanya kesepakatan ini, kedua provinsi setuju untuk memandang Pulau Berhala bukan sebagai titik sengketa, melainkan sebagai aset bersama yang bernilai tinggi.

​”Kami ingin mengubah paradigma lama. Pulau Berhala harus menjadi magnet baru bagi wisatawan mancanegara maupun domestik. Melalui fasilitas pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang terintegrasi antara Jambi dan Kepri, kita dapat membangun infrastruktur dan promosi yang lebih masif,” ujar Al Haris dengan optimisme tinggi.

​Senada dengan hal tersebut, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyambut baik inisiatif ini sebagai upaya memperkuat posisi Sumatera di kancah internasional. Mengingat posisi strategis Kepri sebagai beranda terdepan Indonesia, Jambi berencana memanfaatkan jalur logistik dan pelabuhan di Kepri untuk menembus pasar ekspor di Singapura dan Malaysia secara lebih efisien.

Manajemen PTPN IV Regional 4 Jambi Tegaskan Kepatuhan Pajak Air Permukaan Sesuai Aturan

1 hari

​Sebagai kepala daerah yang memimpin wilayah penyangga terdekat, Bupati Tanjung Jabung Timur, Hj. Dillah Hikmah Sari, S.T., memberikan apresiasi tinggi atas visi kedua gubernur. Beliau menilai bahwa kesepakatan ini adalah jawaban atas aspirasi masyarakat pesisir di Tanjung Jabung Timur yang mengharapkan adanya kepastian pengembangan kawasan.

​”Kami di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur siap mendukung penuh dan menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kesepakatan ini. Selama ini, potensi luar biasa Pulau Berhala sering kali terhambat oleh ego sektoral dan ketidakjelasan regulasi antar-wilayah. Dengan adanya sinergi ini, kami yakin ekonomi kreatif masyarakat lokal akan tumbuh pesat,” tegas Hj. Dillah Hikmah Sari.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Tanjung Jabung Timur siap memfasilitasi kebutuhan aksesibilitas dari daratan Jambi menuju Pulau Berhala. “Kami akan memastikan bahwa infrastruktur pendukung di wilayah kami siap menyambut aliran wisatawan dan arus barang yang akan menuju maupun keluar dari Pulau Berhala,” imbuhnya.

Poin Strategis dan Konektivitas Lintas Provinsi

​Kerja sama ini tidak hanya terpaku pada sektor pariwisata, tetapi juga merambah pada sektor ekonomi makro. Beberapa poin krusial yang tertuang dalam perjanjian tersebut meliputi:

• Pengembangan Kawasan Pariwisata Terintegrasi: Menciptakan paket wisata lintas provinsi yang menghubungkan kekayaan budaya dan sejarah Jambi dengan keindahan alam bahari Kepulauan Riau.
• ​Kemitraan Ekonomi Kreatif: Memberikan ruang bagi UMKM kedua daerah untuk memasarkan produk unggulan di pusat-pusat pariwisata bersama.
• Ketahanan Pangan dan Jalur Ekspor: Memanfaatkan posisi geografis Kepri sebagai “hub” logistik bagi komoditas unggulan Jambi yang akan diekspor ke pasar Singapura, sehingga mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk lokal.
• Sinergi Maritim: Meningkatkan patroli dan pengawasan bersama di wilayah perairan untuk menjamin keamanan navigasi dan kelestarian lingkungan laut.

Pertemuan di Tanjungpinang ini juga menjadi pengantar bagi agenda yang lebih besar, yakni pertemuan para kepala daerah se-Sumatera yang dijadwalkan berlangsung di Batam dalam waktu dekat. Para pemimpin daerah sepakat bahwa penguatan ekonomi regional tidak bisa dilakukan secara parsial.

​Sinergi pembangunan, konektivitas maritim, dan ketahanan pangan menjadi isu utama yang akan diangkat dalam forum tersebut. Gubernur Ansar Ahmad menekankan bahwa kemitraan strategis ini akan meningkatkan aksesibilitas di wilayah maritim yang selama ini masih menjadi tantangan besar di wilayah Barat Indonesia.

Dengan ditandatanganinya kesepakatan ini, implementasi di lapangan diharapkan segera berjalan melalui pembentukan tim teknis gabungan. Langkah ini diharapkan menjadi model percontohan bagi provinsi lain di Indonesia dalam menyelesaikan sengketa perbatasan melalui pendekatan ekonomi yang kolaboratif dan saling menguntungkan (win-win solution). (Red)