Berita Harian Negeri
Ketua DPRD Jambi Desak Produsen Prioritaskan Pasokan Lokal Guna Tekan Gejolak Harga
Zonabrita.com – Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi tahun 2026. Pertemuan strategis ini bertujuan untuk memetakan langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga dan menjamin ketersediaan bahan pangan, khususnya menjelang momentum hari besar keagamaan.
Dalam forum tersebut, Hafiz Fattah menyoroti anomali distribusi yang menjadi akar permasalahan inflasi di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. Ia mengungkapkan bahwa pasokan bahan pokok dari sejumlah kabupaten di Jambi justru lebih banyak mengalir ke luar daerah ketimbang memenuhi kebutuhan pasar domestik.
Ketua DPRD menilai fenomena “penarikan” stok pangan oleh daerah tetangga menyebabkan kelangkaan di tingkat lokal, yang secara otomatis memicu lonjakan harga.
“Permasalahannya ada pada rantai pasok. Kita melihat distribusi dari kabupaten-kabupaten yang berada di wilayah perbatasan justru ditarik ke luar daerah. Akibatnya, ketersediaan di daerah kita berkurang dan memicu inflasi,” ujar Hafiz Fattah di hadapan peserta rapat, jumat (26/2/2026).
Ia menegaskan bahwa situasi ini memerlukan intervensi serius. Pemerintah tidak boleh membiarkan produsen lokal lebih mengutamakan pasar luar daerah sementara masyarakat Jambi harus menanggung beban harga tinggi akibat minimnya pasokan.
Hafiz mendesak adanya langkah konkret melalui diskusi terpadu untuk mengikat komitmen para produsen dan distributor. Ia ingin agar komoditas strategis yang menjadi penyumbang inflasi mendapatkan proteksi distribusi demi kepentingan warga Jambi.
“Kita perlu duduk bersama untuk mengambil langkah tegas agar para produsen barang dapat memprioritaskan distribusi mereka ke dalam Provinsi Jambi terlebih dahulu,” tegas politisi ini.
Lebih jauh, Hafiz mengingatkan bahwa angka inflasi tingkat provinsi merupakan cerminan dari kondisi ekonomi di level akar rumput. Oleh karena itu, ego sektoral antarwilayah harus dikesampingkan demi kepentingan stabilitas ekonomi makro.
Pada pertemuan itu poin-poin penting kolaborasi yang ditekankan adalah Harmonisasi Kebijakan: Bupati dan Wali Kota harus seirama dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dalam mengawasi arus keluar-masuk barang, Pengawasan Lapangan: Memastikan satgas pangan bekerja maksimal memantau titik-titik distribusi di perbatasan dan Komitmen Legislatif: DPRD Provinsi Jambi berkomitmen mendukung penuh penganggaran dan regulasi yang berpihak pada penguatan daya beli masyarakat.
“Inflasi provinsi ditentukan oleh angka di kabupaten dan kota. Saya pikir kolaborasi antara bupati dan seluruh pejabat di tingkat provinsi adalah kunci utama untuk menekan angka tersebut,” tutup Hafiz.
Melalui pertemuan TPID ini, DPRD berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti temuan lapangan terkait distribusi pangan agar gejolak harga dapat diredam sebelum mencapai puncaknya di hari besar mendatang. (Red)
