Asap Pabrik Sawit Cemari Udara Deli Serdang, Warga Tuntut DLH Cabut Izin Operasi
Zonabrita.com – Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang beroperasi di Desa Paya Bakung Blok 2, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, kembali menuai kritik keras dari warga. Warga menduga kepulan asap tebal yang keluar dari cerobong pabrik pada Senin (17/11) sekitar pukul 10.00 WIB menjadi sumber utama pencemaran udara yang semakin memprihatinkan.
Selasa (18/11), warga menegaskan bahwa kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa ada tindakan tegas dari pemerintah maupun Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Mereka menilai keberadaan pabrik tersebut saat ini lebih banyak membawa dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar.
Seorang warga yang meminta namanya tidak disebutkan mengungkapkan rasa frustrasinya. “Asap hitamnya pekat, kadang sampai masuk ke rumah. Kami merasa pemerintah tutup mata. Sampai kapan begini?” keluhnya.
Berdasarkan pantauan di lapangan, asap tebal terus-menerus keluar dari cerobong pabrik dan langsung mengarah ke permukiman warga. Kondisi ini dinilai sangat berpotensi membahayakan kesehatan, khususnya bagi anak-anak dan lansia, serta dapat merusak tanaman pertanian warga di sekitar area pabrik.
Masyarakat secara terbuka menilai lamban kinerja DLH Kabupaten Deli Serdang dalam menangani keluhan. Mereka menuntut DLH segera melakukan langkah konkret.
Uji Emisi dan Audit Lingkungan: DLH harus segera menguji emisi dan melakukan audit menyeluruh terhadap operasional PKS.
Kajian Ulang Izin: Warga mendesak DLH mengkaji ulang, bahkan mencabut izin operasional PKS bila terbukti melanggar baku mutu lingkungan.
“DLH harus hadir dan transparan. Bila didapati melanggar baku mutu, izin operasionalnya harus dievaluasi, bahkan dicabut,” tegas seorang tokoh masyarakat.
Selain DLH, warga juga berharap Muspika Hamparan Perak lebih serius memediasi permasalahan ini. Warga mengingatkan bahwa isu polusi bukan sekadar gangguan kenyamanan, melainkan menyangkut hak dasar masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen PKS belum memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan pencemaran ini. Masyarakat menegaskan tidak akan berhenti bersuara sampai pemerintah mengeluarkan kebijakan konkret yang berpihak pada keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan. (Hendra)













