Zonabrita.com – Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Bidana berharap anggaran di wilayahnya yang terkena efisiensi agar bisa dikembalikan.
Menurut dia, anggaran di wilayah Papua seharusnya tak terkena efisiensi karena memiliki otonomi khusus. “Sebenarnya kebijakan juga itu Papua harus fokus”. Kita berharap anggaran khusus Papua dikembalikan yang kemarin diefisiensi,” ucap Spei di Istana Negara, Kamis (20/2/2025).
Dia menuturkan bahwa program di Papua tak akan bisa bisa berjalan kalau tanpa ada dukungan pusat. “Kami di Papua masih tergantung 99 persen dari transfer pusat. Kecuali Mimika itu ada pajak Kota Jayapura, Merauke itu ada, tetapi tidak di pegunungan,” kata dia. Spei pun menyayangkan bila nantinya efisiensi bakal berdampak pada pembangunan infrastruktur hingga bangunan sekolah.
Spei juga mengatakan, efisiensi anggaran sebesar Rp170 miliar dari total Rp1,2 triliun yang diterima daerahnya berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut, apalagi dana tersebut mencakup anggaran untuk pembangunan jalan, Dana Alokasi Umum (DAU) infrastruktur, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana Otonomi Khusus (Otsus) di bidang pendidikan.
“Akibatnya, pembangunan fisik tahun ini menjadi nol,” ujarnya.
Dilanjutnya, Bupati Spei mengatakan bahwa kondisi infrastruktur di Pegunungan Bintang yang masih jauh dari kata memadai. Dari 34 distrik yang ada, baru tujuh distrik di wilayah ibu kota yang telah memiliki akses jalan yang sebagian besar masih berupa jalan tanah.
Terkait kebutuhan anggaran, Spei menyebutkan bahwa idealnya Kabupaten Pegunungan Bintang membutuhkan sekitar Rp1,7 hingga Rp2 triliun. Namun, dengan efisiensi anggaran saat ini, ia merasa pembangunan akan sulit terlaksana.
Dirinya sangat berharap kepada Bapak Presiden untuk dapat mengembalikan dana itu supaya kami bisa jalan. Kalau tidak, nanti kami sulit membangun, karena di sana kan masih daerah baru yang perlu membuka jalan, jembatan, listrik, air bersih, bangun sekolah dasar,” mohonya.(**)
