Berita Harian Negeri
Selesaikan Konflik Lahan ‘Zona Merah’, Pansus DPRD Kota Jambi Sambangi DJKN Kemenkeu RI
Zonabrita.com – Panitia Khusus (Pansus) Zona Merah DPRD Kota Jambi mengambil langkah konkret untuk mengurai simpul kerumitan tumpang tindih aset antara lahan masyarakat dan PT Pertamina (Persero). Pada Rabu (4/3/2026), rombongan legislator Jambi menyambangi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta guna mencari kepastian hukum bagi warga terdampak.
Kunjungan strategis ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Zona Merah, Muhili Amin, S.H., serta didampingi oleh Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, S.E. Kehadiran pimpinan dewan ini menegaskan urgensi penyelesaian konflik agraria yang telah menahun di Kota Jambi.
Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara DJKN, Dr. Purnama Tioria Sianturi, S.H., M.Hum., menerima langsung rombongan tersebut bersama perwakilan PT Pertamina (Persero), Teddy Kurniawan Gusti. Dalam pertemuan tersebut, Pansus memaparkan realita di lapangan mengenai klaim kepemilikan ganda yang menghimpit ruang gerak masyarakat di kawasan “Zona Merah”.
Ketua Pansus, Muhili Amin, menegaskan bahwa ketidakpastian status lahan selama puluhan tahun telah menghambat hak-hak dasar masyarakat, termasuk dalam hal legalitas pemukiman dan pengembangan ekonomi lokal.
”Kami hadir sebagai jembatan bagi masyarakat. DPRD Kota Jambi berkomitmen memperjuangkan keadilan dan kepastian hukum. Kami mendesak Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Keuangan, agar memberikan atensi serius dan melahirkan solusi yang tidak hanya berpihak pada aturan administratif, tapi juga pada rasa keadilan sosial,” tegas Muhili.
Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menilai koordinasi langsung dengan DJKN dan Pertamina merupakan langkah kunci.
Menurutnya, persoalan ini membutuhkan intervensi kebijakan dari level pusat karena menyangkut aset negara yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menanggapi aspirasi tersebut, pihak DJKN bersama perwakilan Pertamina menyambut positif inisiatif proaktif dari DPRD Kota Jambi. Dr. Purnama Tioria Sianturi menyatakan kesiapannya untuk menelaah kembali dokumen-dokumen terkait dan menindaklanjuti masukan Pansus melalui mekanisme regulasi yang berlaku.
Pertemuan ini diharapkan menjadi titik balik dalam penyelesaian konflik “Zona Merah”. Pansus DPRD Kota Jambi menargetkan adanya skema penyelesaian yang konkret, baik melalui rekonsiliasi data maupun kebijakan pelepasan aset jika dimungkinkan secara hukum.
Dengan adanya dialog terbuka ini, masyarakat yang selama ini terbelenggu oleh status tumpang tindih lahan diharapkan segera mendapatkan kejelasan status tanah mereka, sehingga tercipta ketenangan dan rasa aman dalam bermukim. (Red)
