Berita Harian Negeri
RAPBN 2026: Anggaran Pertahanan dan Keamanan Melonjak, Pemerintah Siapkan Rp179,4 Triliun
Zonabrita.com – Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen seriusnya dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp179,4 triliun untuk sektor ketertiban dan keamanan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026. Angka ini mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan prioritas pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang kian kompleks.
Dalam pidatonya di hadapan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa (2/9/2025) lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa peningkatan alokasi anggaran ini adalah langkah strategis untuk memperkuat penegakan hukum, mencegah kejahatan, dan menangani ancaman keamanan nasional secara lebih efektif. “Ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih aman dan stabil,” ujar Sri Mulyani.
Alokasi dana ini diharapkan dapat mendukung modernisasi peralatan serta peningkatan kapasitas operasional di seluruh lembaga keamanan, terutama di tengah dinamika ancaman yang terus berkembang, mulai dari kejahatan konvensional hingga ancaman digital dan lintas batas.
Dari total anggaran yang dialokasikan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi lembaga dengan porsi terbesar, yakni mencapai Rp145,7 triliun. Angka ini naik dari alokasi tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp138,5 triliun, menempatkan Polri sebagai salah satu dari tiga lembaga dengan anggaran terbesar secara nasional. Anggaran ini akan digunakan untuk memperkuat operasional dan profesionalisme Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga ketertiban umum.
Selain Polri, dua lembaga lain yang juga menerima alokasi signifikan adalah Badan Intelijen Negara (BIN) dengan Rp16,5 triliun dan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebesar Rp1,4 triliun. Alokasi ini menegaskan peran strategis kedua lembaga tersebut dalam menjaga stabilitas negara dari ancaman domestik maupun eksternal.
Menurut Sri Mulyani, dana tersebut akan difokuskan pada beberapa program strategis. Salah satu prioritas utamanya adalah pengamanan perbatasan, yang krusial untuk mencegah masuknya barang ilegal dan memotong jalur perdagangan manusia. Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada pencegahan terorisme, mengingat situasi regional yang tidak stabil.
Ancaman kejahatan siber juga menjadi fokus utama. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, kejahatan digital semakin marak. Alokasi anggaran ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas Polri dalam bidang keamanan siber untuk mengantisipasi dan menanggulangi serangan digital yang dapat merusak infrastruktur vital negara.
Terakhir, upaya pemberantasan penyelundupan dan perdagangan manusia juga masuk dalam prioritas, karena kedua kejahatan ini tidak hanya mengancam keamanan, tetapi juga merusak stabilitas sosial dan ekonomi. Dengan alokasi dana yang besar, pemerintah berharap dapat memutus mata rantai kejahatan lintas batas ini secara efektif.(red)
