Berita Harian Negeri
Permintaan Maaf Anggota DPR di Tengah Desakan Publik Berseliweran di Media Sosial
Zonabrita.com – politik Indonesia dalam beberapa hari terakhir diwarnai oleh fenomena tak biasa, yaitu gelombang permintaan maaf dari sejumlah anggota dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Langkah ini diambil sebagai respons langsung terhadap kritik tajam dan unjuk rasa masif dari masyarakat yang menyoroti berbagai isu, mulai dari tunjangan yang kontroversial hingga perilaku yang dinilai tidak pantas.
Fenomena ini dimulai setelah berbagai unjuk rasa besar-besaran terjadi di sejumlah daerah, menuntut perbaikan kinerja wakil rakyat dan menyoroti ketidakpekaan mereka terhadap kesulitan ekonomi yang dihadapi publik. Puncak kekecewaan publik mencapai titik didih ketika video-video kontroversial anggota DPR beredar luas di media sosial.
Salah satu insiden yang paling memicu kemarahan adalah video yang menampilkan sejumlah anggota DPR berjoget riang di tengah Sidang Tahunan MPR. Perilaku ini dinilai tidak etis dan tidak menghormati keseriusan agenda kenegaraan, apalagi saat rakyat sedang berjuang menghadapi kenaikan harga dan tantangan ekonomi. Anggota DPR seperti Eko Patrio dan Uya Kuya termasuk yang dengan cepat merespons kritikan tersebut. Keduanya mengunggah video permintaan maaf di akun media sosial yang saat ini berserakan di berbagai media sosial Facebook dan Instagram, mengakui kekhilafan mereka dan berjanji akan menjadi wakil rakyat yang lebih baik.
Selain isu etika, tuntutan publik juga menyasar persoalan finansial, khususnya terkait besaran tunjangan yang dianggap tidak transparan dan terlalu mewah. Pernyataan seorang anggota dewan yang mendukung tunjangan perumahan sebesar ratusan juta rupiah per bulan memicu gelombang protes. Akibatnya, Nafa Urbach yang sempat membuat pernyataan tersebut, segera meminta maaf dan menyatakan dirinya salah dalam berargumen, Seperti yang dilihat di akun Instagram resminya @nafaurbach Minggu (31/8/2025) dinihari. Maaf ini menunjukkan betapa sensitifnya isu kesejahteraan anggota DPR di tengah kondisi ekonomi rakyat yang serba sulit.
Menanggapi situasi ini, fraksi-fraksi di DPR juga mengambil langkah strategis. Ketua Fraksi Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono, mewakili fraksinya, menyampaikan permohonan maaf dan berjanji untuk lebih mendengarkan aspirasi rakyat. Ia bahkan menyatakan kesiapan fraksinya untuk menghentikan tunjangan yang tidak adil. Sikap serupa juga disampaikan oleh anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, yang meminta maaf jika sikap dan tindak tanduknya selama ini dinilai kurang berkenan.
Puncak dari gelombang permohonan maaf ini datang dari pimpinan tertinggi DPR RI. Ketua DPR, Puan Maharani, secara resmi menyampaikan permohonan maaf atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR. Permintaan maaf ini disampaikan secara terbuka dan mencakup pengakuan bahwa mereka belum sepenuhnya menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Puan Maharani juga menyampaikan duka cita atas jatuhnya korban dalam aksi unjuk rasa, sebuah langkah yang dianggap sebagai pengakuan atas akumulasi kekecewaan publik yang berujung pada protes jalanan.
Fenomena ini mencerminkan tingginya tekanan dari masyarakat, yang kini memiliki kekuatan lebih besar berkat media sosial untuk mengawasi dan mengkritik para pejabat publik. Gelombang permintaan maaf ini dapat dilihat sebagai sebuah pengakuan bahwa pimpinan dan anggota DPR menyadari adanya ketidakpercayaan publik yang sangat dalam dan mencoba meredamnya. Namun, keberlanjutan respons ini masih harus dibuktikan dengan tindakan nyata, bukan hanya sekadar kata-kata.
Sumber: Berita ini disintesis dari berbagai laporan media nasional (termasuk pemberitaan di media daring seperti Kompas, Detik, Tempo, dan lain-lain) serta unggahan media sosial resmi para anggota DPR RI yang bersangkutan. (Redaksi)
