Berita Harian Negeri
Komwil II APEKSI Dorong Pemerataan Infrastruktur dan Layanan Kesehatan
Walikota Jambi Sampaikan Tantangan Pembangunan Daerah di Sumbagsel
Zonabrita.com – Walikota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), di Medan Sumatera Utara. Walikota Jambi, yang juga Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) II APEKSI Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) menyampaikan laporan berbagai isu-isu krusial yang tengah menjadi tantangan daerah saat ini.
Hal itu disampaikan pada agenda kegiatan Rapat Sidang Pleno APEKSI yang dilangsungkan pada Kamis malam (2/7/2026), diikuti seluruh delegasi dari 98 Kota seluruh Indonesia.
Penyampaian isu-isu strategis yang disampaikan Walikota Maulana pada kegiatan Rapat Kerja Nasional tersebut mengacu pada hasil pelaksanaan Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) II APEKSI yang telah diadakan pada 26 sampai 28 November 2025 lalu di Kota Jambi.
“Dari Muskomwil Sumbagsel menghasilkan sejumlah rekomendasi kepada Dewan Pengurus APEKSI, agar tetap memberikan dukungan dan memperjuangkan program kerja dari Komwil II APEKSI,” ucap Maulana .
Sebagai rekomendasi paling krusial saat ini, atas nama Komwil II, Maulana mengungkapkan agar Pemerintah Pusat turut mendorong penguatan Pembangunan Daerah melalui mempertahankan besaran dan mengoptimalkan dana transfer pusat ke daerah dengan perhitungan dan pembagian dana bagi hasil daerah yang transnparan dan objektif.
“Pemerintah Pusat hendaknya memutakhirkan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan tantangan bagi kota – kota, termasuk penyediaan gaji ASN, penyediaan matching program untuk mendukung proyek strategis daerah, mengusulkan penyesuaian gaji dan tunjangan Kepala Daerah sesuai beban dan tanggung jawab, serta meninjau ulang UU No 01 Tahun 2022 tentang HKPD yang berkaitan dengan belanja pegawai maksimal 30℅,” ungkap Maulana.
Dia juga mendorong program pembangunan kerja sama daerah dengan lembaga dalam maupun luar negeri, serta peningkatan akses jalan lintas Sumatera Bagian Selatan. “Kami Walikota se-Sumbagsel meminta agar APEKSI juga mendorong percepatan penyelesaian Tol Sumatera, karena ini menyangkut akses pangan, akses barang dan akses manusia ,” ujar Ketua Komwil II.
Selain itu, Maulana juga menyoroti masih adanya ketimpangan di daerah terkait dengan infrastruktur, serta sarana dan prasarana moda transportasi. “Atas nama Komwil kami juga meminta dukungan Pemerintah Pusat dalam penyediaan transortasi publik perkotaan, pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan wilayah- wilayah bagian selatan, mengingat adanya ketimpangan dengan daerah lain,” sebut Maulana.
Tak hanya itu, dalam hal peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), Walikota Jambi ini juga berharap ada pemerataan secara proporsional dan berkeadlian, terutama pada aspek pendidikan dan kesehatan.
Dia mengusulkan penambahan lokasi untuk pembangunan Sekolah Garuda di wilayah Sumatera Bagian Selatan, dan mendorong berdirinya Rumah Sakit Tematik agar akses kesehatan masyarakat dapat lebih baik. Selain itu, merevitalisasi total Balai Latihan Kerja Daerah untuk meningkatkan keterampilan disejumlah daerah agar berdaya saing.
Lebih lanjut, Maulana juga menyampaikan agar Pemerintah Daerah dapat diberikan kemudahan untuk mengakses pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melalui kemudahan regulasi dan berkeadilan.
Atas nama Komwil II APEKSI, Wali Kota Maulana juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kesuksesan pelaksanaan Rakernas ke-18 ini. “Semoga Rakernas APEKSI ini menghasilkan keputusan yang terbaik untuk semua dan kita tetap bersinergi untuk membangun kota-kota, demi Kota Yang Tangguh Bangsa Yang Berdaulat,” pungkas Wali Kota Maulana.
Pada agenda kegiatan Rapat Sidang Pleno APEKSI tersebut, masing – masing Komisariat Wilayah turut menyampaikan berbagai rekomendasi strategis. Seperti pengelolaan sampah, pembangunan infrastruktur, banjir, dan digitalisasi, yang diharapkan hasil dari Rakernas XVIIII APEKSI dapat disampaikan secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia. (*)
