Berita Harian Negeri
Jefri Bintara Pardede Soroti Pernyataan Keliru Netizen: Media Belum Terverifikasi Bukan Pelanggar UU Pers
Zonabrita.com – Pernyataan seorang warganet yang menyebut media belum terverifikasi faktual di Dewan Pers melanggar Undang-Undang Pers menuai sorotan tajam. Jefri Bintara Pardede, seorang aktivis sosial, lingkungan, dan pemerhati media, menegaskan bahwa narasi tersebut keliru dan berpotensi memecah belah ekosistem pers di Indonesia.
Dalam artikelnya yang berjudul “Verifikasi Bukan Legitimasi Monopoli Ruang Publik”, Jefri Bintara Pardede menyampaikan keprihatinannya atas klaim sepihak yang menjadikan status verifikasi sebagai alat untuk mendeligitimasi ratusan media lokal yang belum terverifikasi. Ia menyebut narasi semacam itu berbahaya karena bisa menciptakan “kasta baru dalam dunia pers”.
“Di era digitalisasi dan dalam semangat demokrasi, tidak ada kasta dalam ruang kebebasan pers,” tulis Jefri. “Semua entitas, baik itu media nasional, lokal, komunitas, bahkan individu kreator, memiliki hak yang setara untuk menyampaikan informasi yang faktual dan bertanggung jawab.”
Jefri menjelaskan bahwa verifikasi Dewan Pers adalah instrumen penting untuk menegakkan profesionalisme, bukan sebagai senjata untuk memonopoli kebenaran. Menurutnya, menggunakan status terverifikasi untuk menyingkirkan atau menegasikan eksistensi media lain adalah bentuk penyimpangan dari semangat reformasi pers.
Ia menyoroti peran penting ratusan media lokal yang, meskipun belum terverifikasi, tetap menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi keempat. Media-media ini sering kali menyuarakan isu-isu yang luput dari perhatian media besar, seperti konflik agraria, ketimpangan desa, dan masalah lingkungan.
“Mereka hadir di ruang-ruang sunyi yang sering tak dilirik siapa pun,” tegasnya saat dikonfirmasi melalui via seluler pada, Kamis (21/8/2025).
Lebih lanjut, Jefri juga menyoroti praktik jurnalisme baru yang melampaui batas institusi media formal. Ia menyebut banyak individu, mulai dari pegiat komunitas hingga aktivis lingkungan, mampu memproduksi karya jurnalistik yang lebih cepat, faktual, dan berani melalui berbagai platform digital.
Jefri memperingatkan agar administrasi dan legalitas tidak dijadikan alat represi untuk menyingkirkan media alternatif. “Ini semacam represi baru yang dibungkus rapi dalam jubah profesionalisme,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa Dewan Pers bukanlah satu-satunya penentu kebenaran informasi. Menurutnya, yang dibutuhkan publik hari ini bukan sekadar label verifikasi, melainkan integritas dan keberanian media untuk menyuarakan kebenaran.
Jefri Bintara Pardede menutup tulisannya dengan mengajak semua pihak untuk merawat ruang informasi secara kolaboratif, tanpa adanya arogansi status.
“Ekosistem pers yang sehat bukan yang disaring dengan ketat, tapi yang dibina dengan kolaboratif,” pungkasnya. “Jangan sampai kita sibuk membanggakan legalitas, tapi mati rasa terhadap isu-isu substansial yang menggerogoti kehidupan rakyat.”
Oleh Redaksi
