BKN Uji Coba Fitur Baru e-Kinerja Harian, Pantau Budaya Kerja ASN

Wahyu Firdaus, menjelaskan bahwa fitur ini telah terintegrasi (Foto: Humas BKN)

Zonabrita.com – Badan Kepegawaian Negara (BKN) memulai uji coba fitur Kinerja Harian yang terintegrasi pada platform e-Kinerja BKN. Inovasi ini bertujuan memperkuat budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih produktif, transparan, dan berorientasi pada hasil.

​Direktur Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digital Manajemen ASN BKN, Wahyu Firdaus, menjelaskan bahwa fitur ini telah terintegrasi dengan sistem lain seperti SIASN dan SRIKANDI.

“Ke depan, kami akan memperluas integrasi untuk memudahkan pelaporan dan meminimalisir input data ganda,” ujar Wahyu Firdaus di Jakarta, Jumat (12/09/2025).

Ia menambahkan, fitur ini memastikan aktivitas harian ASN selaras dengan perencanaan kinerja periodik dan tahunan, sehingga mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan.
​Untuk tahap awal, uji coba akan dilakukan di 15 instansi terpilih, baik pusat maupun daerah, yang dinilai memiliki komitmen dan kesiapan dalam pengelolaan kinerja. BKN juga akan memberikan pendampingan intensif kepada instansi tersebut.

​Senada dengan Wahyu, Direktur Kinerja dan Penghargaan ASN BKN, Neny Rochyani, berharap uji coba ini dapat mengidentifikasi tantangan teknis dan kultural sebelum fitur ini diterapkan secara nasional. “Uji coba ini membantu kami menyempurnakan fitur agar siap digunakan oleh seluruh instansi pemerintah,” katanya seperti dikutip dilaman bkn.go.id.

​Fitur Kinerja Harian ini juga mendukung kebijakan pemerintah seperti Flexible Working Arrangement (FWA) dan sistem Meritokrasi. Data kinerja harian yang objektif dapat menjadi dasar akurat untuk penilaian kinerja, pengembangan talenta, dan pemberian penghargaan. “Kinerja yang tercatat setiap hari menjadi dasar yang lebih akurat untuk menilai kontribusi ASN, bukan hanya mengandalkan absensi,” jelas Neny.

​Tim BKN akan proaktif memberikan bimbingan teknis kepada instansi yang terlibat dalam uji coba. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk menyusun rekomendasi sebelum fitur ini diluncurkan untuk semua instansi pemerintah pada 2026. Melalui inovasi ini, BKN berkomitmen terus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesional.(red)