Nusantara

Tiga Kali Nakal, Langsung Dicopot! Ini Sinyal Keras Prabowo ke Kabinet

Redaksi

19/10/2025 - 13:54

Zonabrita.com – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya terhadap pemerintahan yang bersih dan berorientasi rakyat, melontarkan ultimatum keras kepada jajaran Kabinet Merah Putih. Dalam pidato di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Sabtu (18/10/2025), Presiden menyatakan tidak ada toleransi bagi pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan, bahkan menetapkan batas tiga kali peringatan sebelum reshuffle dilakukan.

Presiden Prabowo menyampaikan pernyataan itu saat menghadiri Sidang Senat Pengukuhan Mahasiswa Baru dan Wisuda UKRI di Trans Convention Center, Bandung. Awalnya membahas integritas kepemimpinan, pidato Prabowo tiba-tiba mengeras ketika ia menyentuh isu pejabat “nakal” yang bermain-main dengan amanah.
”Kalau ada satu, dua pejabat nakal, saya peringati. Masih nakal, masih tidak mau dengar, tiga kali, apa boleh buat reshuffle! Harus diganti,” tegas Presiden, disambut gemuruh tepuk tangan, seperti dikutip dilaman Rakyatmerdeka.

Prabowo menempatkan ketegasan sebagai kunci efektivitas program pemerintah. Ia menegaskan, keputusannya selalu berpihak pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan pejabat. Pejabat yang nekat bermain-main dengan keuangan negara akan berhadapan langsung dengannya.

“Saya tidak apa-apa dibenci, asal rakyat saya tidak dibenci,” katanya, menekankan bahwa tidak boleh ada rasa kasihan bagi pihak yang mengkhianati uang negara.

Nada suara Presiden meninggi saat secara spesifik menyoroti praktik korupsi. Ia mengultimatum para pelaku rasuah:

”Kepada maling-maling, manipulator, penipu yang serakah, saya beri peringatan: hati-hati. Saya akan hadapi koruptor-koruptor itu. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya!”
Pernyataan ini muncul di tengah rekor perombakan kabinet yang agresif.

Belum genap satu tahun menjabat, Presiden Prabowo telah melakukan tiga kali reshuffle, dua di antaranya terjadi hanya dalam bulan September 2025. Perombakan signifikan terjadi pada 8 September 2025, ketika lima menteri dicopot, termasuk Menkeu Sri Mulyani dan Menko Polkam Budi Gunawan, menunjukkan keseriusan Presiden dalam mengejar target kinerja.

Pernyataan Prabowo memicu beragam respons dari elite politik.
Sekjen Partai Golkar, Sarmuji, menyatakan dukungan penuh, menilai reshuffle berbasis evaluasi kerja adalah model kepemimpinan yang berorientasi hasil. “Itu bagus. Tegas, tapi tetap memberi kesempatan untuk berbenah,” ujar Sarmuji.

Namun, Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, memberikan catatan kritis terkait definisi ‘nakal’. Ia berpendapat, jika kenakalan itu adalah korupsi, Presiden tidak perlu memberi kesempatan hingga tiga kali.

“Kalau nakalnya korupsi, ya langsung reshuffle saja,” tegas Irma, “tapi kalau nakal dalam arti tak berpihak pada rakyat, ya memang wajar diberi tiga kali kesempatan.”

Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, melihat pernyataan ini sebagai “alarm” dini. Menurutnya, perkataan Presiden berfungsi sebagai apresiasi bagi menteri berkinerja baik dan sekaligus sinyal peringatan keras bagi yang tidak maksimal, memastikan menteri fokus pada target kerja. (Red)