Berita Harian Negeri
Gubernur Al Haris Prioritaskan Percepatan Pembangunan Unit Layanan Gizi di Daerah Terpencil
Zonabrita.com – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi terus berkomitmen untuk mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal). Percepatan ini akan difokuskan pada perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan memastikan akses gizi merata hingga ke pelosok daerah.
Gubernur Jambi menyampaikan pernyataan ini setelah mengikuti rapat pembahasan percepatan SPPG di wilayah terpencil secara daring. Rapat tersebut berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Rabu (24/9/2025).
Rapat yang diikuti Gubernur Al Haris merupakan tindak lanjut dari pembahasan antara Presiden Prabowo dengan Badan Gizi Nasional (BGN), yang bertujuan untuk menyelaraskan dan mempercepat pendirian serta operasionalisasi unit-unit layanan gizi di daerah sulit dan perbatasan.
Pembahasan kali ini fokus pada penyelesaian target pembangunan SPPG pada akhir Oktober hingga pertengahan November 2025, peningkatan proses verifikasi, dan penyiapan infrastruktur pendukung agar masyarakat lebih mudah mengakses makanan bergizi.
Gubernur Jambi menegaskan, daerah 3T di Jambi sangat membutuhkan perhatian khusus dalam program ini.
”Tentu daerah 3T juga lebih membutuhkan karena di situ banyak anak-anak yang kehidupannya juga mungkin pas-pasan,” ujar Gubernur Al Haris. “Kami fokus ke depan untuk menangani Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah 3T.”
Beberapa wilayah di Jambi yang masuk kategori 3T dan menjadi prioritas percepatan adalah Jangkat dan sekitarnya, Tabir Barat dan sekitarnya, serta beberapa daerah di Kabupaten Sarolangun.
”Ini saya kira penting agar supaya pemerataan dan percepatan pemberian makan bergizi gratis ini bisa cepat merata dan sampai pada desa-desa yang terpencil yang mungkin saja masih banyak anak-anak yang butuh perhatian kita semuanya itu,” tambahnya.
Selain fokus pembangunan di wilayah 3T, Gubernur Al Haris juga menyatakan akan segera melakukan evaluasi terhadap kabupaten/kota yang belum memulai (launching) operasional SPPG.
”Kami akan evaluasi dan masih mendorong karena ada beberapa daerah yang belum launching,” ungkapnya. “Kami minta daerah seperti Bungo, Sarolangun, dan Tebo segera memulai. Kami berharap semua daerah sudah ada yang memulai dan semakin hari semakin banyak.”
Dalam rapat tersebut, Gubernur Jambi turut menyampaikan solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala pembangunan SPPG, terutama di daerah 3T. Ia mengakui, daerah-daerah tersebut menghadapi tantangan besar, mulai dari akses material hingga bahan baku.
”Kalau bicara kendala pasti banyak kendalanya, namanya daerah 3T, mulai akses material, bahan baku, semua akan menjadi masalah,” katanya.
Untuk mengakselerasi pembangunan, Gubernur menawarkan skema kombinasi. “Kami mencoba untuk mengkombinasikan, kalau seandainya di daerah 3T itu sudah berdiri koperasi merah putih, untuk membangun ini kami coba juga nanti menawarkan, kalau boleh saya izin kepada Kopdes, supaya nanti mereka bisa pinjam Bank Himbara untuk bangun itu,” jelasnya.
Skema pinjaman melalui Bank Himbara yang melibatkan Kopdes (Koperasi Desa) diharapkan dapat mempercepat pendirian SPPG sekaligus memberikan kegiatan ekonomi bagi koperasi desa setempat
(Red)
