Berita Harian Negeri
Kawal Proyek Kementerian PU, Komisi V DPR RI dan Wali Kota Maulana Targetkan Sekolah Rakyat Beroperasi Juli 2026
Zonabrita.com – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi memulai ambisi besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jambi. Melalui APBN Kementerian Pekerjaan Umum proyek pembangunan Sekolah Rakyat kini mulai dikerjakan secara paralel di dua lokasi strategis: Kelurahan Bagan Pete, Kota Jambi, dan Desa Kota Baru, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Proyek mercusuar ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur pendidikan biasa. Dengan total nilai kontrak fantastis mencapai Rp446.496.498.000, pemerintah menargetkan sekolah ini menjadi pusat keunggulan (center of excellence) bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Anggaran yang bersumber dari APBN Tahun 2025-2026 ini mencerminkan komitmen negara dalam memeratakan akses pendidikan berkualitas di daerah.
Setiap lokasi Sekolah Rakyat dirancang dengan fasilitas lengkap dan modern untuk menampung total 1.080 siswa. Struktur pendidikan di dalamnya mencakup tiga jenjang sekaligus dalam satu kawasan (SD, SMP, dan SMA) yang terbagi dalam 36 rombongan belajar (rombel) yaknijenjang SD 18 rombel dengan kapasitas 540 siswa, jenjang SMP 9 rombel dengan kapasitas 270 siswa dan jenjang SMA 9 rombel dengan kapasitas 270 siswa.
Pengerjaan proyek ini dipercayakan kepada kontraktor pelaksana PT. Sasmito, dengan dukungan Manajemen Konstruksi dari konsorsium PT. Archimedia Consultants, PT. ARSS Baru, dan PT. Mitra Karya. Dengan waktu pelaksanaan 240 hari kalender, seluruh pihak kini tengah berpacu dengan waktu untuk memastikan bangunan berdiri kokoh sesuai spesifikasi.
Anggota Komisi V DPR RI, H. Bakri, menegaskan pentingnya pengawasan ketat agar proyek ini tidak meleset dari target. Saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik di lokasi Bagan Pete, Kota Jambi, Kamis (29/01/2026), ia menekankan bahwa kualitas bangunan tidak boleh dikorbankan demi kecepatan.
“Kita sangat berharap pembangunan sekolah rakyat ini dapat diselesaikan tepat waktu, agar siap digunakan pada awal semester Juli mendatang saat tahun ajaran baru dimulai. Saya meminta Kementerian PU untuk benar-benar mengawasi pengerjaan dari kontraktor pelaksana. Jangan sampai ada kendala teknis yang menghambat kualitas standar yang sudah ditetapkan,” tegas H. Bakri di hadapan awak media.
Kehadiran Komisi V di lapangan berfungsi sebagai pengawal kebijakan (aspek check and balances). H. Bakri memastikan bahwa aliran dana APBN yang besar ini harus berdampak langsung pada masyarakat Jambi, terutama dalam penyediaan fasilitas pendidikan yang representatif dan nyaman bagi siswa.
Sementara, Wali Kota Jambi, Maulana, menyambut optimis kehadiran Sekolah Rakyat ini. Baginya, sekolah ini adalah jawaban atas tantangan kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Nantinya, siswa yang diterima berasal dari kategori Desil 1 (warga dengan tingkat kesejahteraan terendah) yang akan diseleksi secara ketat.
”Sekolah Rakyat ini sangat ditunggu oleh warga kurang mampu. Bukan sekadar sekolah gratis, tapi sekolah ini mengusung standar pendidikan internasional dan dilengkapi fasilitas asrama yang sangat baik. Kami ingin anak-anak dari keluarga miskin tetap mendapatkan fasilitas terbaik agar mereka bisa memutus rantai kemiskinan keluarganya,” ujar Maulana.
Kehadiran sekolah ini di Kota Jambi bertujuan untuk menutup celah ketimpangan pendidikan. Dengan konsep asrama (boarding school), para siswa tidak hanya mendapatkan asupan kognitif, tetapi juga pembentukan karakter dan pemenuhan gizi yang terjamin.
Pemerintah Kota Jambi berjanji akan terus bersinergi dengan Komisi V DPR RI dan Kementerian PU untuk mengawal transisi operasional sekolah. Setelah pembangunan fisik rampung dalam masa pemeliharaan 180 hari, fokus selanjutnya adalah penyiapan tenaga pendidik unggulan dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja masa depan.
Dengan dimulainya proyek ini, Provinsi Jambi bersiap menyambut era baru pendidikan inklusif, di mana kemiskinan bukan lagi penghalang bagi seorang anak untuk meraih pendidikan. (Red)
