Berita Harian Negeri
Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah, Wali Kota Jambi Jamu Menteri HAM Natalius Pigai di Griya Mayang
Zonabrita.com – Wali Kota Jambi, Maulana, sambut dan jamu makan malam Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, di Aula Griya Mayang, Kota Jambi, Selasa malam.(13/10/2026) Kegiatan itu menjadi momentum mempererat hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sekaligus memperkuat komitmen dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak asasi manusia.
Kegiatan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Dr. H. Sudirman, S.H., M.H., yang mewakili Gubernur Jambi, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, S.E., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan.
Kehadiran para pejabat tersebut mencerminkan pentingnya koordinasi lintas pemerintahan dalam mendukung upaya pemajuan dan perlindungan HAM, termasuk melalui pendidikan serta penyuluhan yang menjangkau masyarakat secara luas.
Wali Kota Jambi Maulana menyambut baik kunjungan Menteri HAM RI ke Kota Jambi. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pemahaman mengenai HAM, lanjutnya, perlu terus diperluas agar masyarakat tidak hanya mengetahui hak-hak dasarnya, tetapi juga memahami pentingnya menghormati hak orang lain dalam kehidupan bermasyarakat.
“Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendukung penyebarluasan informasi dan edukasi HAM. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui berbagai program sosialisasi yang menyentuh masyarakat hingga tingkat kelurahan dan lingkungan permukiman”ungkapnya
Sementara itu, Menteri HAM RI Natalius Pigai menjelaskan bahwa kunjungannya ke Jambi merupakan bagian dari upaya menyosialisasikan hak asasi manusia serta meningkatkan pemahaman masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
“pendidikan HAM tidak boleh hanya berpusat di perkotaan atau terbatas pada kegiatan formal di lingkungan pemerintahan. Edukasi harus menjangkau masyarakat hingga ke desa dan kampung agar setiap warga memahami hak-hak dasar yang melekat pada dirinya”Ucap pigai
Menurutnya, pemahaman HAM perlu hadir di tengah kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan demikian, warga dapat mengenali bentuk-bentuk pelanggaran hak sekaligus mengetahui langkah yang dapat ditempuh ketika menghadapi perlakuan yang tidak adil.
Ia menyoroti kelompok masyarakat kecil, termasuk pedagang kecil dan warga kurang mampu, yang dalam kondisi tertentu menghadapi keterbatasan akses untuk memperoleh keadilan. Karena itu, pengetahuan mengenai hak dasar dan mekanisme perlindungan menjadi hal penting untuk terus disosialisasikan.
Pigai juga menilai bahwa akses terhadap keadilan harus menjadi perhatian bersama. Proses hukum formal dapat membutuhkan biaya dan sumber daya yang tidak sedikit sehingga masyarakat perlu mengetahui jalur pengaduan serta mekanisme perlindungan yang tersedia sesuai ketentuan.
“Pemerintah harus hadir memberikan pendidikan dan penyuluhan HAM menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, serta dekat dengan persoalan yang dihadapi masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, informasi mengenai HAM diharapkan tidak berhenti sebagai pengetahuan formal, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari”Lanjutnya
Edukasi HAM juga perlu diiringi dengan pemahaman mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap orang berhak memperoleh perlindungan dan perlakuan yang adil, sekaligus berkewajiban menghormati hak asasi orang lain.
Melalui kegiatan tersebut, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan semakin erat dalam mendukung pemajuan HAM. Sinergi ini menjadi penting agar program edukasi dan penyuluhan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap informasi.
Pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil bagian dalam memperluas jangkauan edukasi melalui koordinasi dengan perangkat daerah, pemerintah kelurahan, serta berbagai unsur masyarakat.
Dengan edukasi yang berkelanjutan dan mudah diakses, masyarakat diharapkan semakin memahami hak-hak dasarnya, menghormati hak sesama, serta mengetahui mekanisme yang dapat ditempuh untuk mencari perlindungan dan memperjuangkan keadilan.
Jamuan makan malam di Aula Griya Mayang tersebut pun menjadi momentum silaturahmi sekaligus penguatan komunikasi antarpemerintahan dalam mendorong pemahaman HAM yang lebih luas, inklusif, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. (*)
