Berita Harian Negeri
PBB Desak Investigasi Menyeluruh atas Kematian Demonstran di Indonesia
Zonabrita.com – Gelombang unjuk rasa nasional yang berujung ricuh dan menelan korban jiwa di berbagai kota di Indonesia kini menjadi sorotan tajam dunia internasional.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) secara resmi menyatakan keprihatinannya dan mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan investigasi menyeluruh.
Juru Bicara OHCHR, Ravina Shamdasani, menegaskan bahwa PBB memantau secara saksama situasi di Indonesia, termasuk dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan. Ia mendesak agar penanganan aparat terhadap demonstran diusut tuntas dan transparan, terutama terkait dugaan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional yang berakibat fatal, Seperti dikutip dari website ONHCR PBB, dalam pernyataan yang dirilis Selasa, (2/9/2025).
”Kami menyerukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan,” ujar Ravina.
Demonstrasi yang telah berlangsung sejak 25 Agustus 2025 ini dipicu oleh penolakan publik terhadap kebijakan pemerintah dan kenaikan tunjangan fantastis anggota DPR di tengah isu penghematan anggaran negara.
Puncak amarah publik terjadi saat seorang pengemudi ojek online berusia 21 tahun, Affan Kurniawan, tewas terlindas kendaraan taktis Brimob di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tragedi ini menyulut kemarahan yang lebih besar dan memicu aksi solidaritas yang meluas, diwarnai dengan pengecaman terhadap brutalitas aparat hingga pembakaran markas kepolisian dan gedung DPRD.
Data yang terhimpun menunjukkan, setidaknya sembilan orang telah meninggal dunia akibat demonstrasi ini. Empat di antaranya berada di Makassar, di mana tiga orang tewas saat kebakaran melanda kantor DPRD dan satu lainnya tewas dikeroyok massa.
Menanggapi situasi ini, OHCHR menekankan pentingnya pemerintah Indonesia mengedepankan dialog konstruktif untuk mengatasi keresahan publik. Ravina menegaskan bahwa dialog adalah kunci untuk meredam tensi dan mengatasi akar masalah yang memicu kemarahan.
PBB juga mengingatkan seluruh aparat keamanan, termasuk militer, untuk mematuhi prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api.
Selain itu, PBB menyoroti peran krusial media. Mereka mendesak agar para jurnalis diberikan kebebasan untuk melaporkan peristiwa secara independen tanpa intimidasi. Kebebasan pers, menurut PBB, merupakan bagian fundamental dari demokrasi dan akuntabilitas publik.
Pernyataan PBB ini menambah tekanan internasional terhadap dinamika politik di Indonesia, sekaligus menjadi pengingat pentingnya menjaga supremasi hukum dan hak asasi manusia dalam menghadapi setiap tantangan.(red)
