Berita Harian Negeri
Momon: Soal Isu Fee Proyek, Kita Sudah Beri Hak Jawab, Media Juga Diminta Objektif
Zonabrita.com – Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Jambi, Momon Fitra Sukmana kembali menegaskan bantahannya terkait isu permintaan imbalan atau fee proyek sebesar 13% yang dituduhkan kepada dinasnya. Bantahan ini disampaikan Momon menyusul berulangnya pemberitaan di sejumlah media yang dianggapnya tendensius dan menyudutkan.
Momon menekankan bahwa tidak ada istilah “PI Proyek” seperti yang sering digaungkan. “Kami ini sudah bekerja di jalurnya,” ujar Momon dengan nada tegas. Ia juga membantah tuduhan bahwa ada pembagian fee proyek untuk pihak-pihak tertentu, termasuk untuk Wali Kota Jambi.
“Yang paling digarisbawahi itu tidak benar ada bbagi-bagi fee Proyek 13 untuk Wali Kota,” tegasnya.
Sebagai Kepala Dinas, Momon merasa paling bertanggung jawab dan mengetahui seluk-beluk urusan yang ada di Dinas PU. “Saya kadisnya, tentu saya yang lebih tahu urusan yang ada di PU ini,” katanya saat dikonfirmasi pada Kamis malam (21/8/2025).
Momon menjelaskan bahwa seluruh proyek yang ada di Dinas PU Kota Jambi dilaksanakan dengan prosedur yang transparan, terbuka, dan akuntabel. Ia berulang kali menyatakan, jika ada pihak yang meminta imbalan, hal tersebut sudah pasti tidak benar. “Kami tegaskan, semua proyek yang ada di Dinas Kota Jambi dilaksanakan dengan prosedur yang transparan, terbuka, dan akuntabel. Jika ada pihak yang meminta uang atau fee, itu sudah pasti tidak benar,” sambungnya.
Pihaknya sangat menyayangkan pemberitaan yang terus-menerus beredar dengan judul-judul provokatif seolah-olah Wali Kota Jambi memiliki masalah di Dinas PU. Momon berharap media dapat bersikap objektif dalam penulisan berita dan tidak menciptakan opini yang negatif, apalagi berprasangka buruk.
“Kami juga meminta masyarakat, terutama kontraktor, untuk segera melaporkan kejadian dimaksud kepada pihak berwajib jika memang benar terjadi agar tidak ada pihak lain yang dirugikan,” kata Momon. Ia menambahkan bahwa Dinas PU Kota Jambi telah bekerja secara maksimal dan sesuai prosedur pemerintahan yang berlaku.
Meskipun media tersebut sebelumnya sudah pernah memuat bantahan Momon, pemberitaan yang berulang dengan nada yang sama seolah-olah menggiring opini publik, memunculkan dugaan bahwa informasi yang disajikan cenderung mengarahkan pada prasangka negatif.
Momon menyayangkan hal ini dan berharap media bisa lebih objektif dalam pemberitaannya. Ia juga meminta masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh opini yang belum terverifikasi kebenarannya.
“Ia kita harapkan demikian, agar media bisa lebih objektif dalam pemberitaannya” kan, sudah kita jawab sebelumnya’ jadi tidak perlu lagi mengembangkan opini” ujarnya.
Oleh Redaksi.
