Zonabrita.com – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melakukan inspeksi dan memasang papan pengawasan lingkungan hidup di empat lokasi di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Langkah ini diambil menyusul dugaan pelanggaran lingkungan akibat pembangunan tanpa izin yang berkontribusi terhadap banjir di wilayah hilir.
Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa pihaknya memberikan waktu sepekan kepada Deputi Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) KLH untuk menyelesaikan pemasangan papan pengawasan di seluruh 33 lokasi yang diduga melanggar dokumen lingkungan.
“Kami akan segera meningkatkan statusnya ke penyidikan, karena kondisi alam sudah menunjukkan indikasi kuat bahwa perubahan tata ruang ini memicu banjir,” ujar Hanif di sela-sela melakukan inspeksi di Kawasan Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, Kamis (6/3/25).
Berdasarkan data KLH, wilayah hulu DAS Ciliwung seluas 15.000 hektare seharusnya dialokasikan untuk kawasan lindung, taman nasional, kawasan hutan produksi, badan air, dan permukiman terbatas. Namun, sejak 2022, sekitar 8.000 hektare lahan berubah fungsi menjadi kawasan pertanian dan perumahan.
Selain itu, lahan kritis di hulu DAS Ciliwung mencapai 3.203,24 hektare, meningkatkan risiko longsor dan erosi hingga 180 ton per hektare per tahun.
Hanif menjelaskan bahwa perubahan fungsi lahan seharusnya melalui analisis saintifik yang mendalam, terutama di wilayah hulu yang berperan penting sebagai resapan air tanah.
“Padahal untuk mengubah ini harus berdasarkan analisis saintifik. Kalau kita lihat, kita semua paham lah analisis saintifik. Begitu di bagian hulu, maka ada dua hal yang dimiliki oleh landscape. Pertama sebagai imbuhan air tanah, biasanya di gunung-gunung batu, dan resapan air tanah. Kita di hulu pasti fungsinya resapan air tanah,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga ekosistem secara berkelanjutan. Menurutnya, tanggung jawab menjaga keseimbangan alam bukan hanya milik pemerintah, tetapi juga masyarakat.
“Dengan kesadaran kolektif, kita dapat mengelola sumber daya air dan memulihkan fungsi lahan kritis. Pemerintah akan terus mendukung upaya konservasi melalui kebijakan yang ramah lingkungan,” kata Zulhas.
Ia menekankan bahwa peran komunitas lokal sangat penting dalam pengelolaan ekosistem, dan pelibatan semua pihak akan membuat upaya konservasi lebih efektif.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menambahkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta dalam menjaga ekosistem kawasan Puncak.
“Kolaborasi yang baik akan memastikan kebijakan lingkungan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Tata kelola lingkungan yang lebih baik mendukung ketahanan air, mengurangi risiko bencana, dan menjaga keindahan alam Puncak,” jelas Dedi.
Dedi juga mengingatkan bahwa kawasan Puncak merupakan sumber air penting bagi wilayah hilir, termasuk Jakarta dan Bogor, sehingga tidak boleh ada eksploitasi lahan yang merusak ekosistem.
Sebagai tambahan intormasi, Menteri LH bersama Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi melakukan kegiatan penanaman pohon serta melakukan sidak di empat tempat, termasuk PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi, PTPN I Regional 2 Gunung Mas, PT Jaswita Jabar, dan Eiger Adventure Land.
Sidak itu dilakukan dalam rangka tinjauan dan tindakan preventif pemerintah terhadap perizinan lingkungan di sejumlah perusahaan di kawasan Puncak. Kegiatan ini bertujuan mengurangi risiko banjir dan ero(**)
