Bupati Pati Nyaris Adu Jotos dengan Warga Lantaran Pajak Naik 250 Persen

Zonabrita.com – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, untuk menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen memicu gelombang protes dari masyarakat. Ketegangan memuncak hingga nyaris terjadi adu fisik antara Bupato Pati dan warga yang menolak kebijakan tersebut, pada Selasa 5 Agustus 2025.

​Kenaikan pajak yang dinilai mencekik ini membuat warga geram. Puncaknya terjadi saat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati menyita kardus-kardus berisi air mineral yang dikumpulkan sebagai donasi untuk aksi demonstrasi. Aksi penyitaan ini memicu amarah warga dan menyebabkan kericuhan.

​Kebijakan ini menuai protes keras dari masyarakat, bahkan berujung pada insiden nyaris baku hantam antara Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Pati, Riyoso, dengan warga pada Selasa, 5 Agustus 2025.

Riyoso, datang ke lokasi dan berdebat sengit dengan koordinator aksi. Adu mulut memanas dan memicu aksi saling dorong antara Riyoso dan beberapa warga.
Beruntung, ketegangan berhasil diredakan setelah Riyoso mengendorkan emosinya.

​Aksi protes ini merupakan respons atas kebijakan Bupati Pati, Sudewo, yang menaikkan tarif PBB-P2 secara drastis untuk tahun 2025. Kebijakan ini dinilai memberatkan masyarakat, terutama karena minimnya sosialisasi. Bupati Sudewo sendiri telah memberikan klarifikasi bahwa kenaikan ini dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Ia juga menyatakan bahwa PBB di Pati tidak pernah naik selama 14 tahun.

Meskipun demikian, warga tetap menolak kebijakan tersebut. Mereka menilai alasan yang diberikan tidak sebanding dengan beban yang harus ditanggung. Gerakan “Pati Bersatu” bahkan telah mengajukan izin untuk menggelar aksi demonstrasi besar-besaran dengan target 50 ribu massa pada 13 Agustus 2025.

​Selain protes warga, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga dikabarkan sedang menelusuri dasar hukum dan urgensi dari kebijakan kenaikan PBB-P2 di Pati. Situasi di Pati saat ini masih tegang, menunggu langkah lanjutan dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan polemik ini.

Tito mengaku belum ingin berkomentar terlalu jauh sebelum menerima laporan lengkap. Namun pernyataannya menunjukkan bahwa pemerintah pusat mulai mencermati serius dinamika yang terjadi di Pati.

."width="300px"

“Nanti kita cek. Saya sudah perintahkan Irjen untuk turun ke lapangan,” ucapnya singkat.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa kebijakan pemerintah daerah tetap berada dalam pengawasan pemerintah pusat, terutama jika berpotensi menimbulkan keresahan sosial.(*)

Sumber: Instagram Ceritabekasi.co