Polda Sumut Perkuat Kolaborasi Lintas Negara dan Daerah Lewat SIPLAKAN, Sasar Tumpas TPPO dan PMI Ilegal
Zonabrita.com – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) semakin serius memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pergerakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural. Mereka menguatkan upaya ini melalui Proyek Perubahan SIPLAKAN (Sistem Patroli Kolaboratif Berintegritas).
AKBP Jenda Kita Sitepu, S.H., selaku Kasubdit Patroli Ditpolairud Polda Sumut sekaligus inisiator SIPLAKAN, baru-baru ini memperluas jangkauan kolaborasi proyeknya dengan melaksanakan serangkaian kunjungan diplomatik dan koordinasi tingkat provinsi.
AKBP Jenda Kita Sitepu memimpin kunjungan penting ke Konsulat Jenderal Malaysia di Medan. Pertemuan ini fokus membahas kolaborasi lintas negara untuk memutus rantai TPPO dan memitigasi penyelundupan PMI ilegal yang kerap terjadi di perairan Selat Malaka.
Mengingat Malaysia menjadi negara tujuan utama, dukungan dari Konsulat Jenderal Malaysia sangat vital bagi keberhasilan Proyek SIPLAKAN. Konjen Malaysia menyambut baik inisiatif ini. Mereka menyatakan kesiapan untuk meningkatkan pertukaran informasi dan koordinasi penanganan kasus antara Kepolisian Perairan Indonesia dan instansi terkait di Malaysia.
“Penanganan TPPO dan PMI ilegal memerlukan solusi komprehensif dari hulu hingga hilir. Kolaborasi dengan negara tujuan, dalam hal ini Malaysia, adalah kunci untuk menciptakan deterrent effect yang kuat,” tegas AKBP Jenda, Selasa (4/11/2025).
Selain membangun dukungan internasional, AKBP Jenda Kita Sitepu juga menguatkan sinergi di tingkat provinsi. Ia melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, didampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
“Pertemuan ini bertujuan memastikan Proyek SIPLAKAN mendapat dukungan ekosistem di darat, khususnya dalam aspek pencegahan dan perlindungan korban TPPO,” terang AKBP Jenda Kita Sitepu.
Proyek SIPLAKAN, yang merupakan singkatan dari “Sistem Patroli Kolaboratif Berintegritas,” berfokus membangun Transformasi Tata Kelola Patroli Perairan Terpadu. Proyek ini akan melibatkan berbagai stakeholder dari sektor internasional, keamanan, dan perlindungan sosial untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumut menyatakan dukungan penuh atas Proyek SIPLAKAN. Ia melihat upaya ini sebagai langkah terpadu yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum di laut, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan dan perlindungan masyarakat.
Sementara itu, Kepala DP3A menekankan bahwa kolaborasi ini akan mengintegrasikan data dan upaya perlindungan bagi perempuan dan anak-anak yang rentan menjadi korban TPPO.
“Peran DP3A sangat krusial dalam tahap rehabilitasi dan reintegrasi korban. Kami menyambut baik SIPLAKAN karena proyek ini membuka pintu kolaborasi data dan upaya pencegahan yang lebih terstruktur dengan pihak Kepolisian,” jelas Kepala DP3A.
Dengan adanya dukungan diplomatik dari Malaysia dan komitmen Pemerintah Provinsi Sumut, Proyek SIPLAKAN diharapkan mampu menjadi model efektif dalam memerangi kejahatan transnasional, khususnya TPPO dan penyelundupan PMI ilegal. (Hendra)












