Berita Harian Negeri
APBN 2026 Senilai Rp3.842,7 T Disahkan, Rakyat Wajib Tahu Isinya
Zonabrita.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mencetak sejarah baru dalam pengelolaan fiskal nasional. Dalam rapat paripurna yang berlangsung Selasa (23/9/2025), DPR secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 menjadi Undang-Undang.
Keputusan ini menjadi tonggak penting karena APBN 2026 merupakan instrumen fiskal pertama yang akan menjadi fondasi bagi pemerintahan baru untuk merealisasikan visi dan misinya.
Rapat paripurna berjalan dinamis di Gedung Nusantara II, Jakarta. Menteri Keuangan, yang mewakili pemerintah, menyampaikan bahwa APBN 2026 disusun dengan prinsip kehati-hatian namun tetap ambisius. Anggaran ini dirancang untuk menjadi motor penggerak pembangunan nasional, mulai dari menjaga stabilitas ekonomi hingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
APBN 2026 menetapkan angka-angka yang mencerminkan optimisme pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Anggaran belanja negara tahun depan menyentuh angka fantastis Rp3.842,7 triliun, menjadikannya salah satu yang terbesar sepanjang sejarah. Nilai ini akan didukung oleh pendapatan negara yang diproyeksikan mencapai Rp3.153,6 triliun, dengan rincian penerimaan pajak sebesar Rp2.693,7 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp459,2 triliun.
Pemerintah menargetkan defisit anggaran sebesar Rp689,1 triliun, yang setara dengan 2,68% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini tetap berada di bawah batas aman yang diatur undang-undang, menunjukkan komitmen kuat pemerintah terhadap disiplin fiskal. Menurut laporan Komisi XI DPR RI, APBN ini bukan sekadar deretan angka, melainkan cerminan dari prioritas nasional yang fokus pada dampak nyata bagi masyarakat.
Penggunaan APBN 2026 difokuskan pada program-program yang langsung menyentuh masyarakat, dari gizi anak hingga kedaulatan negara. Salah satu sorotan utama adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi janji kampanye utama. Anggaran awal sebesar Rp335 triliun akan dialokasikan untuk program ini, bertujuan menekan angka stunting dan meningkatkan nutrisi anak-anak sekolah serta ibu hamil di seluruh penjuru negeri.
Selain itu, sektor-sektor krusial lainnya mendapat perhatian serius:
- Pendidikan: Anggaran pendidikan yang mencapai Rp769,1 triliun akan digunakan untuk memperluas akses pendidikan berkualitas. Dana ini disalurkan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), beasiswa KIP Kuliah, dan perbaikan infrastruktur sekolah di daerah terpencil.
- Kesehatan: Pemerintah mengalokasikan Rp244 triliun untuk memperkuat layanan kesehatan dasar, termasuk revitalisasi rumah sakit dan penguatan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar lebih merata dan dapat diakses semua kalangan.
- Ketahanan Nasional: APBN 2026 juga menitikberatkan pada penguatan sektor ketahanan pangan dan pertahanan negara. Modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dan pengembangan sektor pertanian menjadi prioritas utama untuk menjaga kedaulatan dan kemandirian bangsa.
Pemerintah mematok target laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada tahun 2026. Laju ambisius ini akan didorong oleh tiga pilar utama: konsumsi domestik yang kuat, investasi swasta yang meningkat, serta ekspor yang terus didorong.
Namun, target besar ini menimbulkan pertanyaan: mampukah target pajak tercapai, dan bagaimana dana sebesar itu benar-benar dirasakan oleh rakyat? Para ekonom menilai, keberhasilan APBN 2026 akan sangat bergantung pada implementasi di lapangan. “APBN ini adalah instrumen yang tepat. Kuncinya sekarang adalah eksekusi. Pemerintah harus memastikan setiap program berjalan efektif dan tepat sasaran,” kata seorang pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia.
Dengan disahkannya APBN 2026, pemerintah kini memiliki landasan hukum dan finansial untuk menjalankan visi dan misinya. Anggaran ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak untuk mencapai Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera.
Sumber Informasi:
Siaran Pers dan Rilis Resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.
Laporan dan Dokumentasi Rapat Paripurna DPR RI, 23 September 2025.
Liputan dan Analisis Media Nasional (Kompas, CNBC Indonesia, Metro TV, Antara).
