Jaga Stabilitas Jelang Ramadan, DPRD Jambi Desak Pengawasan Intensif Jalur Distribusi Pangan

Zonabrita.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi memberikan apresiasi sekaligus catatan kritis terhadap langkah Pemerintah Provinsi Jambi dalam menjaga stabilitas harga pangan menjelang bulan suci Ramadan. Meski gerakan pasar murah dinilai efektif, pengawasan langsung ke lapangan menjadi kunci utama agar harga di tingkat pedagang tetap terkendali.

Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jambi, Samsul Riduan, menegaskan bahwa program pasar murah merupakan langkah positif untuk menekan inflasi di daerah. Namun, ia mengingatkan instansi terkait agar tidak hanya mengandalkan program seremonial, tetapi juga aktif memantau pergerakan harga secara berkala.

​”Intinya, program pasar murah harus tetap berjalan. Namun, instansi terkait wajib rajin turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan langsung di pasar-pasar tradisional,” ujar Samsul saat ditemui di Jambi, Sabtu (14/2/2026).

​Berdasarkan pengamatannya di beberapa titik seperti Kota Jambi, Kabupaten Sarolangun, dan Merangin, Samsul mencatat adanya dinamika harga yang unik. Secara mengejutkan, stabilitas harga di Sarolangun justru menunjukkan tren yang lebih baik dibandingkan wilayah perkotaan.

​”Data menunjukkan Sarolangun lebih stabil dibanding Kota Jambi. Perbedaan mencolok hanya pada komoditas kedelai yang memiliki selisih sekitar Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram,” jelasnya.

Di sisi lain, Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengakui adanya tantangan besar pada komoditas tertentu. Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas Provinsi Jambi, Rinna Syawal, mengungkapkan bahwa meski mayoritas bahan pokok stabil, harga cabai rawit merah mengalami lonjakan yang cukup signifikan.

Harga cabai rawit merah meroket dari Rp47.000 menjadi Rp90.000 per kilogram. Menurut Rinna, ketergantungan Jambi pada pasokan luar daerah menjadi pemicu utama fluktuasi ini.

​”Cabai rawit ini mayoritas didatangkan dari luar, bukan produksi lokal Kota Jambi. Itulah mengapa jumlah pasokan sangat mendikte harga di pasar. Jika pasokan tersendat, harga langsung bereaksi,” ungkap Rinna.

Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah memastikan akan mengoptimalkan peran Satuan Tugas (Satgas) Pangan untuk mengawasi 14 komoditas yang masuk dalam regulasi Harga Eceran Tertinggi (HET) serta Harga Acuan Penjualan (HAP).

Langkah-langkah strategis yang akan diambil antara lain: Penelusuran Distribusi: Melacak rantai pasok jika ditemukan harga yang melampaui batas HET/HAP, ​Pemetaan Daerah Surplus: Mengidentifikasi daerah sentra produksi yang memiliki kelebihan stok untuk dialirkan ke Jambi dan ​Mitigasi Cuaca: Mengantisipasi penurunan produksi akibat faktor cuaca yang sering mengganggu pasokan cabai.

“Jika ditemukan harga yang tidak wajar, kami akan telusuri apakah kendalanya ada di distribusi, pasokan, atau memang ada indikasi pelanggaran harga oleh pihak tertentu,” tegas Rinna.

​Ia menambahkan bahwa fokus pemerintah saat ini bukan pada intervensi pembelian, melainkan memastikan kelancaran distribusi. Pemerintah berkomitmen menjalin kerja sama erat dengan para distributor dan pedagang besar agar pasokan pangan ke Jambi tetap lancar, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang tanpa terbebani lonjakan harga yang ekstrem. (Red)