Zulhas: Tutup SPPG Bermasalah Sementara, Kasus Keracunan Program MBG Meningkat

​Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) Foto Tangkap layar YouTube Kemenkes RI

Zonabrita.com – Pemerintah mengambil langkah tegas menanggapi maraknya dugaan kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti bermasalah akan ditutup sementara untuk dievaluasi dan diinvestigasi.

​Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyampaikan keputusan ini dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Program Prioritas MBG, di Channel YouTube Kemekes RI, Minggu (28/9/2025).

​”Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah akan ditutup sementara. Kami akan melakukan evaluasi dan investigasi,” tegas Zulhas.

​Menko Zulhas mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian serius terhadap perkembangan program MBG, tambahnya.

​”Bahkan setelah dari Halim semalam, Presiden masih melanjutkan pembahasan soal MBG. Siang ini, atas instruksi Presiden, kami kembali menggelar rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait,” ujarnya.

​Zulhas menegaskan, keselamatan anak-anak adalah prioritas utama pemerintah. Oleh karena itu, seluruh SPPG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS).

​Berdasarkan catatan Badan Gizi Nasional (BGN), dari total 9.533 SPPG di seluruh Indonesia, terdapat 79 SPPG yang terindikasi bermasalah. Evaluasi mendalam akan menyasar tidak hanya lokasi kejadian, tetapi juga seluruh SPPG.

​Pemerintah akan mengevaluasi secara menyeluruh kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak di setiap SPPG. Selain itu, aspek sanitasi mendapat perhatian khusus untuk diperbaiki.

."width="300px"

​”Seluruh SPPG wajib mensterilisasi semua alat makan. Proses sanitasi harus diperbaiki, terutama menyangkut kualitas air dan alur limbah,” jelas Zulhas.

​Untuk memastikan pengawasan berjalan efektif, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus aktif terlibat. Pemerintah juga telah meminta Menteri Kesehatan untuk mengoptimalkan Puskesmas di seluruh Tanah Air serta Unit Kesehatan Sekolah (UKS).

​”Kami meminta Menteri Kesehatan menginstruksikan Puskesmas dan UKS untuk ikut aktif memantau SPPG secara rutin dan berkala, tanpa perlu diminta,” papar Zulhas.

​Menurut Zulhas, semua langkah ini diambil secara terbuka demi meyakinkan masyarakat bahwa makanan yang disajikan bagi anak-anak Indonesia aman dan bergizi.

​Sebagai tindak lanjut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, akan menggelar rapat virtual (zoom meeting) dengan seluruh Kepala Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas Pendidikan pada Senin (29/9/2025) pukul 08.00 pagi WIB.
​”Bapak Menkes juga akan hadir, memberikan arahan teknis kepada Kepala Dinas Kesehatan. Wakil Kepala BGN dan Wakil Mendikdasmen juga direncanakan hadir karena terkait UKS dan SLHS,” ungkap Tito.

​Rapat koordinasi tingkat kementerian terkait MBG ini akan kembali digelar oleh Menko Zulhas pada Rabu (1/10/2025) untuk menentukan langkah-langkah strategis selanjutnya.

​Rapat penting ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, dan Wakil Mendikdasmen Fajar Riza Ul Haq. (Red)