Zonabrita.com – Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari 2025 mendatang.
Dengan berdirinya Danantara telah menjadi perbincangan hangat dikalangan Ekonomi dan bisnis hingga berupaya mengingatkan agar lembaga baru ini benar – benar menjadi institusi yang bersih, profesional, dan bebas dari kepentingan politik.
Menurut Dr. Sudirman Idris, SE.M.E Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari berdirinya Danantara merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kemampuan ekonomi Negara, yang mampu menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Berdirinya Danantara dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan kemampuan ekonomi negara, terutama dalam hal pengelolaan dana dan investasi,” kata Dr. Sudirman, Sabtu (22/2/2025).
Dr. Sudirman juga menambahkan bahwa Danantara dapat berperan sebagai katalisator untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. “Dengan adanya Danantara, pemerintah dapat meningkatkan investasi di sektor-sektor strategis, seperti infrastruktur dan industri manufaktur”.
Namun, Dr. Sudirman juga mengingatkan bahwa berdirinya Danantara harus diikuti dengan pengelolaan yang efektif dan transparan. “Pemerintah harus memastikan bahwa Danantara dikelola dengan efektif dan transparan, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan”.
Dilanjutnya, jika kita mencoba menerapkannya pada perekonomian, istilah ini dapat digunakan sebagai metafora untuk menjelaskan beberapa konsep, seperti:
1. Kesenjangan Ekonomi:
“Danantara” dapat merujuk pada jarak antara kelompok-kelompok ekonomi, seperti kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin atau antara negara maju dan berkembang. Dampaknya terhadap perekonomian adalah adanya ketimpangan distribusi sumber daya yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
2. Perbedaan Geografis:
Dalam konteks jarak fisik, danantara dapat merujuk pada jarak geografis antar wilayah. Hal ini berdampak pada perekonomian karena jarak fisik memengaruhi biaya transportasi, logistik, dan akses terhadap pasar. Daerah yang lebih jauh dari pusat-pusat ekonomi utama mungkin mengalami pertumbuhan yang lebih lambat karena keterbatasan akses.
3. Transisi Antar Sektor Ekonomi:
Danantara juga bisa menggambarkan transisi atau peralihan antara sektor-sektor ekonomi, seperti dari ekonomi berbasis pertanian ke ekonomi berbasis industri atau digital. Dampak dari peralihan ini bisa berupa perubahan besar dalam struktur tenaga kerja, kebutuhan investasi dalam pendidikan dan infrastruktur, serta tantangan dan peluang baru.
Secara umum, konsep “jarak” atau “antar” dalam perekonomian seringkali berhubungan dengan perbedaan atau ketimpangan yang perlu dikelola untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, jelas Dr. Sudirman.
Selain itu, Langkah awal untuk menyikapi danantara (kesenjangan atau jarak) dalam perekonomian atau aspek lainnya adalah dengan melakukan identifikasi dan pemetaan yang jelas mengenai bentuk kesenjangan tersebut yang diantaranya langkah awal yang dapat diambil:
1. Mengidentifikasi Jenis Kesenjangan
Kesenjangan Ekonomi: Apakah kesenjangan terjadi antara kelompok kaya dan miskin, antara sektor formal dan informal, atau antara wilayah perkotaan dan pedesaan?
Kesenjangan Akses: Apakah terjadi perbedaan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, teknologi, atau infrastruktur?
Kesenjangan Keterampilan: Apakah ada perbedaan keterampilan yang signifikan di antara kelompok pekerja, terutama terkait dengan transformasi teknologi dan perubahan pasar kerja?
2. Pemetaan Data
Mengumpulkan Data dan Informasi: Langkah penting pertama adalah memahami skala dan sifat kesenjangan melalui data. Ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan statistik ekonomi, sosial, atau geografis yang relevan, seperti tingkat pengangguran, pendapatan, akses pendidikan, atau infrastruktur.
Selanjutnya menganalisis Penyebabnya, Setelah data terkumpul, penting untuk menganalisis penyebab utama dari danantara tersebut. Apakah kesenjangan disebabkan oleh faktor historis, kebijakan yang kurang inklusif, akses yang tidak merata, atau masalah struktural lainnya?
3. Menyusun Prioritas
Setelah memahami jenis kesenjangan, langkah selanjutnya adalah menetapkan area yang perlu diatasi terlebih dahulu. Misalnya, apakah lebih mendesak untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antara wilayah atau sektor pendidikan?
Setelah itu fokus pada Solusi Jangka Pendek dan Jangka Panjang dengan menentukan solusi yang dapat memberikan dampak langsung, seperti bantuan sosial atau pelatihan keterampilan, serta solusi jangka panjang seperti investasi infrastruktur atau reformasi pendidikan.
4. Menggalang Kolaborasi
Untuk menyikapi danantara, penting untuk melibatkan pemangku kepentingan atau berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal. Setiap pihak memiliki peran dalam memberikan solusi.
Kolaborasi Antar sektor juga sangat diperlukan yang melibatkan berbagai sektor seperti pendidikan, teknologi, dan industri dapat mempercepat proses penyelesaian kesenjangan dengan mengintegrasikan solusi lintas sektor.
5. Mengembangkan Kebijakan atau Inisiatif
Berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan, kebijakan atau inisiatif yang spesifik dapat disusun. Ini bisa berupa program redistribusi ekonomi, investasi dalam infrastruktur, atau pengembangan akses teknologi di wilayah-wilayah yang tertinggal.
Program Kesejahteraan Inklusif, pemerintah juga bisa mulai dengan program kesejahteraan sosial yang langsung ditujukan kepada kelompok atau wilayah yang tertinggal, sembari mengembangkan solusi jangka panjang.
Dengan mengambil langkah-langkah awal ini, kesenjangan yang terjadi dalam berbagai aspek dapat lebih dipahami dan diatasi dengan strategi yang tepat, sehingga mencapai keseimbangan yang lebih baik dalam pertumbuhan ekonomi dan sosial.
Untuk menyikapi danantara dalam konteks perekonomian atau ketimpangan (jarak) dalam berbagai aspek, beberapa langkah strategis dapat diambil. Berikut adalah cara-cara menyikapi danantara dalam berbagai dimensi:
1. Menyikapi Kesenjangan Ekonomi
Pembangunan Inklusif: Pemerintah dan sektor swasta perlu mendorong kebijakan yang memprioritaskan inklusi sosial dan ekonomi, seperti program kesejahteraan sosial, pendidikan yang terjangkau, dan layanan kesehatan yang merata.
Redistribusi Kekayaan: Pajak progresif atau program redistribusi sumber daya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dapat membantu menyempitkan jarak antara kelompok kaya dan miskin.
Akses pada Kesempatan Ekonomi: Memberikan akses yang lebih adil terhadap peluang ekonomi, seperti akses modal, pelatihan kewirausahaan, dan infrastruktur yang mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil.
2. Menyikapi Perbedaan Geografis
Pengembangan Infrastruktur: Investasi dalam infrastruktur transportasi dan teknologi informasi di daerah terpencil atau tertinggal dapat mengurangi hambatan akses ke pasar dan meningkatkan perekonomian lokal.
Desentralisasi Ekonomi: Mendorong distribusi pembangunan yang lebih merata dengan mempromosikan pusat-pusat ekonomi baru di luar kota-kota besar, misalnya dengan menciptakan kawasan industri atau teknologi di daerah-daerah yang lebih terisolasi.
Akses Digital: Memperluas jaringan internet dan teknologi digital di daerah terpencil agar masyarakat di sana memiliki akses yang sama terhadap informasi dan peluang bisnis global.
3. Menyikapi Transisi Antar Sektor Ekonomi
Pelatihan dan Re-Skilling: Pekerja yang terpengaruh oleh perubahan sektor ekonomi, seperti perpindahan dari sektor pertanian ke industri atau digital, perlu mendapatkan pelatihan ulang (re-skilling) untuk keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar baru.
Diversifikasi Ekonomi: Negara atau wilayah yang bergantung pada satu sektor ekonomi tertentu harus berupaya mendiversifikasi kegiatan ekonominya agar lebih tangguh terhadap perubahan global.
Dukungan bagi UKM: Memberikan insentif dan dukungan bagi usaha kecil dan menengah (UKM) yang mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi baru.
4. Menyikapi Kesenjangan Pendidikan dan Teknologi
Investasi dalam Pendidikan: Memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas dapat membantu mengurangi ketimpangan keterampilan dan peluang kerja di antara berbagai kelompok masyarakat.
Transformasi Digital yang Inklusif: Memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga dapat diakses oleh semua orang melalui program literasi digital dan dukungan infrastruktur.
5. Pemberdayaan Masyarakat Lokal
Pengembangan Potensi Lokal: Mendorong masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayah mereka, seperti pengembangan sektor pariwisata, kerajinan, atau pertanian berbasis lokal, dengan dukungan teknologi dan akses pasar.
Kebijakan Partisipatif: Melibatkan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan wilayah mereka, sehingga solusi yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi setempat.
Secara keseluruhan, menyikapi danantara atau kesenjangan membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, dengan fokus pada pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis keadilan.(***)
Sumber : Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi
