Berita Harian Negeri
Gubernur Al Haris Temui Menkeu Purbaya, Sampaikan Keluhan Daerah Terkait Penurunan TKD
Zonabrita.com – Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang juga menjabat sebagai Gubernur Jambi, Al Haris, menemui Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, pada Selasa (07/10/2025) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas persoalan krusial mengenai Transfer ke Daerah (TKD) yang mengalami penurunan signifikan.
Sebagai representasi dari para kepala daerah, Al Haris menyampaikan keluh kesah mendalam yang dirasakan pemerintah daerah akibat anjloknya nilai TKD yang dialokasikan dari pemerintah pusat.
“Kami hari ini dari APPSI meminta waktu Pak Menteri untuk kami bercerita tentang keluh kesah kami di daerah. Nilai TKD yang dikirim ke daerah turun sangat drastis,” ujar Al Haris usai pertemuan.
Al Haris menjelaskan bahwa penurunan TKD ini secara langsung menggangu kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan memenuhi kewajiban fiskalnya. Dampaknya terasa mulai dari hal-hal operasional hingga kewajiban strategis.
Ia mencontohkan, banyak daerah kini kesulitan untuk membayar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan menjalankan belanja operasional yang besar, terutama setelah adanya keharusan membayar gaji bagi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak dari TKD, di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar TPP-nya. Operasional belanja pegawai besar sekali, apalagi ada keharusan membayar PPPK dan sebagainya,” jelasnya.
Kondisi ini, lanjut Al Haris, berpotensi serius menggoyahkan stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026, khususnya bagi daerah dengan kemampuan fiskal yang rendah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbatas.
“Penurunan ini luar biasa berdampak pada APBD kami di 2026 ke depan. Semua daerah tadi menyampaikan apa yang dirasakan di daerahnya masing-masing terkait keberlangsungan pembangunan,” ungkapnya, menekankan bahwa tahun 2026 akan menjadi masa yang berat.
Ia menambahkan, bagi daerah yang sangat menggantungkan keuangannya pada dana transfer pusat, penurunan TKD ini tidak hanya menghambat visi misi pembangunan, tetapi juga membuat mereka kesulitan sekadar menjaga roda pemerintahan tetap berjalan.
Meski menyampaikan kekhawatiran besar, Al Haris menyambut baik respons dari Menteri Keuangan. Pihak Kementerian Keuangan berjanji akan melakukan evaluasi mendalam terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta alokasi TKD untuk tahun anggaran 2026.
“Pak Menteri berjanji akan mengevaluasi lagi APBN dan APBD ke daerah di tahun 2026,” kata Al Haris.
Pertemuan ini menjadi momen penting bagi pemerintah daerah untuk menyuarakan aspirasi mereka, memastikan keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, serta mencari solusi agar kebijakan fiskal pusat tetap mendukung keberlanjutan dan percepatan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. (Red)
