Zonabrita.com – Forum Komunikasi Jasa Konstruksi Indonesia (FKJKI) menyampaikan rekomendasi strategis kepada pemerintah terkait kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diambil. Dalam hal ini, jangan sampai pembangunan proyek strategis terganggu hingga akhirnya mangkrak. Ketua FKJKI Andi Rukman Karumpa menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan proyek strategis, terutama yang telah berjalan, agar tidak mangkrak. Hal ini menurutnya penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.
“Pemerintah harus memastikan proyek-proyek yang sudah berjalan tidak terhenti karena efisiensi anggaran. Ini penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang menjadi fondasi pembangunan nasional,” ujar Andi, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (8/2/2025).
FKJKI juga mengusulkan relaksasi regulasi untuk mempermudah akses pendanaan dan perizinan proyek infrastruktur. Andi meyakini, langkah ini akan mendorong percepatan pembangunan yang lebih efisien di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan.
“FKJKI juga berharap pemerintah memastikan keberlanjutan proyek daerah dengan mendorong pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran pembangunan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya memastikan keberlanjutan proyek di daerah. Andi berharap pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran pembangunan, meski ada kebijakan efisiensi.
Menurutnya, pelaku usaha sektor konstruksi memiliki komitmen penuh dalam mendukung upaya pemerintah mencapai swasembada pangan. UMKM sektor konstruksi juga siap berperan aktif dalam menjalankan pekerjaan untuk pembangunan maupun perbaikan infrastruktur sekolah maupun layanan kesehatan.
Tidak hanya memberikan masukan kepada pemerintah, Andi mengatakan, pihaknya juga mengajak perusahaan konstruksi untuk beradaptasi dengan melakukan efisiensi internal. Salah satu langkah yang diusulkan adalah melalui pelatihan dan sertifikasi guna meningkatkan daya saing anggota dalam proyek swasta maupun internasional.
“Kami akan mendorong perusahaan-perusahaan konstruksi untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi. Ini penting agar mereka tetap kompetitif dan mampu bersaing di pasar global,” kata Andi.
FKJKI juga berkomitmen membantu UKM konstruksi agar dapat masuk ke rantai pasok industri besar dan berkontribusi dalam pembangunan nasional. Andi berharap rekomendasi FKJKI ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan pelaku industri konstruksi dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.
Sementara itu, Sigit Adjar Susilo, Sekretaris Jenderal FKJKI, menambahkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran bisa menimbulkan dampak negatif jika tidak disertai langkah mitigasi yang tepat. Menurutnya, proyek-proyek infrastruktur vital seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan akses jalan bisa terhambat jika efisiensi tidak dikelola dengan hati-hati.
“Proyek strategis seperti ini tidak boleh berhenti. Pemerintah harus mempertimbangkan langkah-langkah mitigasi agar proyek tetap berjalan meski anggaran terbatas,” jelas Sigit.
Untuk menghadapi keterbatasan anggaran, FKJKI merekomendasikan pemerintah untuk mengadopsi skema pembiayaan kreatif yang melibatkan peran aktif sektor swasta. Skema seperti Public-Private Partnership (PPP) atau blended finance dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menjaga proyek-proyek besar tetap beroperasi.
“Perlu adanya regulasi khusus untuk mempercepat penerapan skema pembiayaan kreatif, sehingga swasta bisa berperan lebih aktif tanpa mengurangi efisiensi anggaran negara,” kata Sigit.
Melalui berbagai rekomendasi strategis, FKJKI berharap pemerintah dapat mempertimbangkan solusi jangka panjang agar proyek strategis tidak mangkrak akibat kebijakan efisiensi anggaran. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan swasta menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.
Jika langkah-langkah ini diimplementasikan dengan tepat, pembangunan infrastruktur di Indonesia akan tetap berjalan meski di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan. FKJKI yakin bahwa dengan sinergi yang kuat, Indonesia dapat menjaga pertumbuhan ekonominya dan mencapai target pembangunan yang berkelanjutan.(***)
