Berita Harian Negeri
Cegah Keracunan, Ahli Gizi Minta Kepala Sekolah Wajib Cicipi Menu MBG Sebelum Dibagikan
Zonabrita.com – Ahli Gizi terkemuka, Profesor Hardinsyah, mengeluarkan imbauan tegas agar kepala sekolah berperan aktif memastikan kualitas menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Prof Hardinsyah mendesak para kepala sekolah untuk mencoba terlebih dahulu menu makanan tersebut sebelum dibagikan kepada para murid sebagai langkah pencegahan keracunan.
”Kepala sekolah wajib mencoba terlebih dahulu, membuka, melihat dari mata kepala sendiri, apakah makanan tampak tidak biasa—dari kesegaran, dari warna, apalagi jika tercium aroma basi. Jika sudah begitu, ya, jangan dicoba lagi,” ujar Prof Hardinsyah dalam konferensi pers di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) dikutip dari Youtube BGN, Sabtu (27/9/2025).
Penolakan Mencicipi Langgar SOP
Ia menegaskan bahwa langkah mencicipi makanan ini sudah termasuk dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang seharusnya dipatuhi. Prof Hardinsyah bahkan menyoroti adanya penolakan dari sebagian kepala sekolah untuk melaksanakan prosedur ini.
”Kepala sekolah tidak boleh merasa sebagai kelinci percobaan. Saya dengar ada kepala sekolah yang menolak untuk mencoba duluan. Itu SOP!” tegasnya.
Selain kepala sekolah, Prof Hardinsyah juga mendorong pelibatan guru secara aktif. Menurutnya, para guru sebaiknya dibekali pemahaman mendalam terkait tanda-tanda awal makanan yang sudah tidak layak konsumsi.
”Jika aroma sudah basi, warna pucat, apalagi sampai memicu mual dan muntah, jangan pernah diberikan kepada murid. Dan ini harus dicoba oleh kepala sekolah terlebih dulu,” jelasnya.
Prof Hardinsyah berharap ada tanggung jawab penuh dari kepala sekolah agar kejadian keracunan tidak kembali terulang. “Mereka harus berkenan untuk mencoba menu MBG dulu sebelum dibagikan kepada murid-murid di sekolah,” ujarnya.
Masukan tegas dari ahli gizi ini muncul menyusul tingginya angka kasus keracunan makanan program MBG. Badan Gizi Nasional mencatat, sejak Januari hingga 22 September 2025, 4.711 kasus keracunan MBG terjadi di seluruh wilayah Indonesia.
Angka tersebut terbagi dalam tiga wilayah: wilayah I mencatat 1.281 kasus, wilayah II menjadi yang tertinggi dengan 2.606 kasus, dan wilayah III mencapai 824 kasus.
Kasus terbanyak tercatat di Pulau Jawa, memicu desakan kuat dari sejumlah pihak agar program MBG dievaluasi total, bahkan dihentikan.
Meskipun demikian, Wakil Sekretaris Negara Juri Ardiantoro sebelumnya telah menegaskan bahwa program MBG tetap berjalan sesuai rencana, di tengah tingginya sorotan publik dan ribuan kasus keracunan yang terjadi.(Red)
