Zonabrita.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan, agar dana besar yang dialokasikan negara dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak disalahgunakan.
Hal ini disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam pertemuan KPK dan jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Merah Putih KPK, pada Kamis (6/3/2025) lalu.
Pengawasan Ketat untuk Cegah Penyimpangan
Setyo mengatakan, pihaknya akan aktif melakukan pengawasan terhadap program MBG guna mencegah terjadinya korupsi, karena menurutnya, besarnya anggaran dalam program ini membuka peluang bagi oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyimpangan.
“Anggarannya luar biasa besar, sehingga pengawasan sangat penting. Potensi fraud (kecurangan) pasti ada. Karena program ini terpusat di BGN, pengawasan di daerah juga menjadi tantangan,” ujar Setyo.
KPK Sorot Eksklusivitas SPPG Jalankan MBG
Selain itu, KPK menyoroti adanya kemungkinan eksklusivitas dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menyebut bahwa ada indikasi pihak tertentu mendapatkan perlakuan khusus dalam pemilihan dapur penyedia makanan, pembangunan infrastruktur, hingga penyediaan bahan baku.
“Kami menerima informasi adanya perlakuan khusus dalam penentuan SPPG. Ini harus ditertibkan agar pelaksanaan program lebih transparan dan adil,” tegasnya.
Setyo juga menyoroti aspek kualitas makanan dalam program MBG. Menurut kajian KPK, pemberian susu dan biskuit dalam program pemerintah sebelumnya tidak efektif dalam menurunkan angka stunting karena mayoritas masyarakat lebih banyak menerima biskuit dibanding susu.
“Dari tahun ke tahun, penurunan stunting tidak signifikan. Oleh karena itu, penting memastikan bahwa kandungan makanan dalam program ini benar-benar bergizi dan sesuai kebutuhan penerima manfaat, khususnya anak-anak dan ibu hamil,” tambahnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya lokasi SPBG yang strategis, agar makanan tetap layak konsumsi saat diterima oleh masyarakat.
Distribusi Dana Harus Transparan
Dalam hal pengelolaan anggaran, KPK mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah.
“Jangan sampai anggaran yang seharusnya diterima utuh di daerah malah berkurang. Kami sudah menerima laporan bahwa dari dana Rp10.000 per porsi, yang diterima masyarakat hanya senilai Rp8.000. Ini harus menjadi perhatian serius karena berdampak pada kualitas makanan,” jelas Setyo.
Atas hal itu, Setyo juga mendorong, agar pemanfaatan teknologi dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan program MBG.
“Transparansi sangat penting. Masyarakat bisa dilibatkan melalui NGO independen, dan teknologi dapat digunakan untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan yang telah direncanakan,” imbuhnya.
Selain itu, ia menegaskan pentingnya pemberdayaan kearifan lokal dalam pelaksanaan program MBG.
“Bahan baku, sumber daya manusia, dan aspek lainnya harus melibatkan masyarakat lokal agar manfaat ekonomi dari program ini juga bisa dirasakan secara langsung,” pesannya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dan Fitroh Rohcahyanto juga menegaskan pentingnya pengawasan ketat agar program MBG berjalan sesuai sasaran.
Mereka mengingatkan jajaran BGN untuk berhati-hati dalam mengelola anggaran agar tidak terjadi penyelewengan yang dapat merugikan masyarakat.(***)
